[Muncul di awal sebelum "Baca Selengkapnya" ]Buruh yang bergabung di Serikat Pekerja Nasional (SPN) telah hilang kepercayaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Hal itu menjadi alasan mereka melakukan upaya hukum atas dikabulkannya permohonan penundaan pelaksaan UMP 2013 sejumlah perusahaan.
"Yang lalu juga sudah digugat, sekarang ini babak dua. Terus bergulir kekhawatiran kita bahwa awalnya berpihak ke buruh, tapi kali ini kami sudah hilang kepercayaan ke Jokowi. Maka kita lakukan upaya hukum," ujar pengacara SPN dari YLBHI, Bahrain, usai mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta Timur, Cakung, (29/04)
Bahrain mengatakan kehawatiran ini semakin berlanjut karena saat ini sudah ada 15 SK penangguhan UMP buruh perusahaan yang baru dikeluarkan dari 68 yang diputuskan. Ditambahkan oleh Ramidi ketua DPD SPN, ia menilai adanya intervensi dari pihak luar dalam proses verifikasi perusahaan untuk penangguhan UMP.
"Perlu diketahui sebenarnya tim verifikasi merekomendasi untuk ditolak karena tim verikasi terdapat perwakilan buruh, tetapi saat verifikasi kami menilai ada Indikasi intervensi asing oleh ketenaga kerjaan Korea garmen asosiasi," kata Ramidi.
Ramidi mengatakan dalam proses verifikasi perusahaaan ada upaya sistematis oleh perusahaan untuk membuat upah buruh rendah.
"Intervensi mengakibatkan kita tidak dilibatkan dalam verifikasi perusahaaan, sehingga membuat upah buruh menjadi tetap rendah," tandasnya.(suaranews)
| Share Article on : | |||
| Tweet |
0 Comments
